Last Updated:
Kebijakan Pemerintah dan Pengaruhnya bagi Usaha Kulit
Kebijakan Pemerintah dan Pengaruhnya bagi Usaha Kulit https://www.pustakadunia.com

Kebijakan Pemerintah dan Pengaruhnya bagi Usaha Kulit

Kebijakan Pemerintan dan Pengaruhnya bagi Usaha Kulit - Salah satu point yang turut mempengaruhi perkembangan usaha terutama kulit adalah kebijakan yang bersumber dari pemerintah.

Kebijakan berupa aturan dan atau perundang-undangan akan menentukan arah pengembangan usaha secara nasional.

Hal ini akan berdampak ke seluruh pelaku usaha tidak terkecuali, dari mulai usaha hulu kulit sampai dengan usaha hilir kulit

Kebijakan Ekspor Dan Impor Kulit

Berdasarkan SK Menperindad No. 228/MPP/Kep/7/1997 tanggal 14 Juli 1997 tentang ketentuan umum di bidang ekspor,  tata niaga ekspor barang jadi kulit tidak diatur oleh Pemerintah, sehingga  para produsen dan eksportir diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan ekspor.

Selain itu pada tahun 1998 lalu pemerintah juga telah menetapkan pajak ekspor  untuk kulit mentah dan kulit setengan jadi menjadi nol persen. Ketentuan  tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan (Menkeu)  Nomor 74/KMK-01 Tahun 1998 tentang pajak ekspor.

Sementara itu  berdasarkan penyempurnaan tarif bea masuk yang sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.01/2000 tentang perubahan klasifikasi dan penurunan tarif bea masuk tertanggal 30 Mei 2000, maka impor bahan baku maupun bahan penolong serta barang jadi kulit masih terdapat beberapa produk yang dikenai tarif bea masuk.

Khususnya untuk produk kulit selain dikenai tarif bea masuk (BM) juga dikenai Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM). Bea masuk untuk barang-barang di industri barang jadi kulit paling besar adalah 15% dan PPn BM-nya paing besar 35%.

Namun  sehubungan dengan semakin maraknya penyakit mulut dan kuku (PMK) yang berjangkit di beberapa negara  Eropah dan Amerika, Pemerintah melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian  Nomor TN. 10074/03.01 ternggal 19 Maret 2001 pemerintah juga telah melarang impor kulit mentah dan kulit setengah jadi dari beberapa  seperti negara Argentina, Perancis, dan Korea Selatan.  Namun keputusan  melarang  produk kulit jadi dan  setengah jadi (wet blue) asal korea selatan kembali  dibuka setelah  beberapa waktu lalu  sempat di hentikan akibat serangan  penyakit mulut dan kuku. 

Seperti diketahui bahwa impor produk hewan ke dalam wilayah Indonesia dilakukan di bawah pengawasan yang ketat karena beberapa peraturan membatasi importasi tersebut, tujuannya adalah untuk mencegah penularan atau pemasukan penyakit  (PMK) dan Rinderpest.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1997 misalnya menyatakan bahwa kulit mentah hanya dapat diimpor dari negara-negara yang bebas penyakit hewan menular yang masuk dalam daftar A dari Office International des Epizootis (OIE).

Tarif bea masuk untuk industri kulit, 2002

No.HS

Jenis Barang

Tarif, %

BM

PPn BM

  1             

 Bahan baku                     

 

 

     3920.42.100

 PVC sheet                      

15

 

     4104.00.000

 Kulit Samak                    

0

 

     5602.90.000

 Kain kanvas                    

5

 

  2             

 Bahan penolong                 

 

 

     3506.91.900

 Lem                            

5

 

     9606.00.000

 Kancing baju                   

15

 

     9607.00.000

 Ritsleting                     

15

 

     5603.11.000

 Non woven                      

0

 

     3210.00.190

 Cat                            

10

 

  3             

 Barang jadi                    

 

 

     420211000  

 Kopor kulit                    

10

35

     420221000  

 Tas tangan                     

10

35

     420231000  

 Dompet                         

10

35

     420291000  

 Wadah dari kulit lainnya       

10

35

     420310000  

 Pakaian dan perlengkapannya    

10

 

     420321000  

 Sarung tangan olah raga        

10

 

     420329000  

 Sarung tangan lainnya          

10

 

     420330000  

 Ikat pinggang                  

10

 

     420340000  

 Perlengkapan pakaian lainnya   

15

 

     420400000  

 Perlengkapan mesin              

5

 

     420500000  

 Barang kulit lainnya           

15

 

     430310000  

 Pakaian dai kulit berbulu      

15

35

     430390100  

 Perlengkapan industri          

5

 

     430390900  

 Barang kulit berbulu lainnya   

15

35

     640319100  

 Sepatu boot untuk ski dari kulit

10

35

     640320000  

 Alas kaki dari kulit dan lainnya

10

35

     640351000  

 Alas kaki lainnya              

10

35

     640359100  

 Sepatu laki-laki               

10

35

     640359200  

 Sepatu perempuan                

10

35

     640359300  

 Sandal                         

10

35

     640359900  

 Alas kaki lainnya              

10

35

     640420000  

 Alas kaki dengan sol luar kulit

10

35

     640510000  

 Alas kaki lainnya              

10

35

& Sumber : Dirjen Bea Cukai, DepKeu.

Kebijakan Investasi 

Dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tertuang dalam Keputusan Presiden RI (Kepres) Nomor 54 Tahun tertanggal 10 Juni 1993, industri kulit dan produk kulit tidak tercantum dalam bidang usaha yang dinyatakan tertutup bagi  penanaman modal, yang berarti investasi dibidang industri tersebut masih terbuka luas baik dalam rangka PMDN (penanaman modal dalam negeri) maupun dalam  rangka PMA (penanaman modal asing) yang sekarang investasinya sedang digalakkan pemerintah.

Dampak Lingkungan

Seperti halnya produk-produk hasil industri lainnya, industri kulit dan produk kulit juga termasuk industri yang menghasilkan limbah dan limbahnya cukup berbahaya terutama limbah yang dihasilkan  dari proses  penyamakan kulit  yang sebagian  besar menggunakan bahan-bahan kimia  yang mengandung krom yang dapat membayakan  kesehatan  masyarakat. 

Limbah yang dikeluarkan memang tidak begitu membahayakan apabila telah menggunakan water treatment, namun apabila limbah  tersebut sampai tercemar atau dibuang ke sungai dapat berubah menjadi limbah yang membahayakan, karena limbah tersebut akan teroksidasi dengan udara di alam terbuka.

Untuk limbah pada industri penyamakan kulit memang harus memenuhi ketentuan Amdal (analisa dampak lingkungan) seperti water treatmen, UKL dan UPL.     

Dampak Terhadap Industri Kulit Dan Barang Jadi Kulit

Menurut pengamatan CIC dengan dibebaskannya pajak ekspor kulit mentah dan kulit setengah,  banyak kulit mentah dan kulit setengah jadi dari Indonesia yang dilempar kepasaran ekspor, karena harganya lebih mahal.

Selain itu  kulit mentah dan kulit setengan jadi dari Indonesia dikenal bermutu tinggi.  Harga kulit mentah  dari Jawa misalnya  dipasaran lokal  harganya  hanya berkisar Rp 16.000,- Rp 19.000 per kilogram. 

Sedangkan kalau di pasaran internasional harga jenis kulit yang sama bisa mencapai  US$ 3 dollar per kilogram (sekitar Rp 27.000, - dengan kurs Rp 9.000/dollar US). Sementara itu untuk kulit setengah jadi (wetblue) bisa mencapai sekitar  US$ 5 dollar per kilogram atau sekitar Rp 45.000 per kilogram.  

Sementara untuk menjadi kulit yang sudah jadi (produk kulit), kualitas kulit jadi asal Indonesia  tergolong masih rendah, karena kalah dalam teknologinya   dengan negara-negara produsen kulit dunia seperti Italia, Jepang, dan Korea Selatan.  

Namun disisi lain  besarnya volume ekspor serta tingginya  harga ekspor kulit mentah dan kulit setengah jadi Indonesia, banyak para produsen penyamakan kulit dan pengrajin kulit di dalam negeri menjadi kesulitan dalam memperoleh bahan  baku berupa kulit mentah dan kulit setengah jadi.

Sehingga akibatnya banyak produsen penyamakan kulit  di dalam negeri yang terancam gulung tikar.

Untuk mengatisipasi dampak dari kebijakan tersebut memang pemerintah berencana akan menaikan kembali PE kulit mentah menjadi 30 persen dan kulit setengah jadi menjadi 20 persen, namun sampai saat ini  pemerintah belum juga menetapkan  pemberlakuan  pajak ekspor (PE)  tersebut sehingga kondisi tersebut mengakibatkan banyak produsen penjamakan kulit yang  menghentikan untuk  sementara kegiatannya.

Hambatan Tarif dan Non Tarif

Hambatan tarif yang dihadapi dibidang perdagangan adalah meliputi hanbatan tarif dan non tarif.

Hambatan tarif yaitu hambatan yang disebabkan oleh pengenaan tarif (bea masuk) yang di impor, misalnya tarif tersebut dirasakan terlalu tinggi.

Sedangkan non tarif yaitu berupa kertentuan-ketentuan atau peraturan dari pemerintah setempat yang dapat menghambat masuknya barang impor, seperti peralatan mesin-mesin alat produksi dan produk impor lainnya.

Besarnya hambatan tarif (bea masuk) seperti Kanada misalnya berdasarkan  MFN berkisar antara 0 – 27.5 % dari nilai barang atau ditentukan berdasarkan nilai dolar tertentu per unit barang ( untuk produk-produk tertentu).

Namun demikian dengan adanya Generalized System of Preferen (GSP) yang diberikan oleh pemerintah setempat (Kanada) kepada negara berkembang kelompok 77, maka besar tarif dapat dikurangi atau dibebaskan sama sekali bea masuk menjadi 0 %. Indonesia dalam hal ini termasuk salah satu negara kelompok 77.

Komoditi yang dapat memperoleh fasilitas GSP adalah produk yang termasuk dalam daftar produk untuk mendapat fasilitas GSP.

Sedangkan hambatan non tarif adalah hambatan dibidang perdagangan yang dikarenakan oleh ketentuan atau peratiran-peraturan setempat sehingga mempersulit masuknya barang ke negara tersebut.

Atau karena sebab-sebab lain yang sehingga barang sulit masuk kepasaran, misdalnya karena persaingan sangat ketat, harga yang tidak bersaing dan sebagainya.

Selain itu dalam usaha untuk meningkatkan  peran industri kulit dan produk kulit di dalam negeri dalam menghadapi  AFTA dan WTO dikaitkan dengan kondisi dilapangan, ada beberapa hal yang  perlu mendapat perhatian antara lain : 

  • Peningkatan kualitas sumber daya manusia
  • Memperbaharui teknologi perkulitan dan produk kulitnya
  • Mengganti mesin-mesin yang lebih canggih
  • Mendidik ahli-ahli desain di bidang perkulitan dan produk kulit, melalui pendidikan formal dan informal.
  • Menambah permodalan
  • Kemampuan melakukan kemitraan
  • Dan memperluas segmen pasar.